Seperti suatu kutipan, “jika ada
pelajaran selama setengah abad yang lalu mengenai perkembangan ekonomi adalah bahwa
sumber daya alam tidak menggerakkan ekonomi, maka sumber daya manusia yang
melakukan itu” (The Washington Post edisi 28 April 2001). Maka dari
itu pengembangan SDM mutlak perlu, agar dapat memanfaatan SDA yang ada
dan tidak hanya tergantung pada keahlian atau pengetahuan SDM asing. Presiden
Nyrere pernah mengungkapkan, alih teknologi merupakan kewajiban hukum dari
negara maju ke negara berkembang, jadi bukan atas dasar belas kasihan. Agreement
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights sendiri menekankan
sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimaksudkan untuk “contribute to the promotion of technology, to
the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a
manner conductive to social and economic welfare, and to a balance of rights
and obligations”. Modal intellectual
capital akan menjadi lebih penting dan strategis fungsinya, bila
dibandingkan dengan physical capital, yang
sebelumnya menjadi sumber utama proses produk barang-barang konsumsi untuk
kesejahteraan
umat manusia.
Secara
historis, Undang-undang mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia yang
menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg
tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan
mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut
kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di jaman Tudor Tahun 1500-an dan
kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute
of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai Undang-undang tentang Paten
Tahun 1791.
Upaya
harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris
Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain industri. Kemudian Berne
Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan
dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah
baru, tukar menukar informasi, perlindungan mimimum dan prosedur mendapatkan
hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the
United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian
dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation
(WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang
menangani masalah HKI anggota PBB.
Beberapa
istilah yang penting dan terkait dengan HKI. Hak Cipta adalah hak
eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah
seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya
melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,
keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan
bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya
dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Pemegang Hak
Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang
menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut
hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Lisensi adalah izin
yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak
lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak
Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
Setidaknya
ada beberapa keuntungan dalam penegakan HKI, yang dapat berpengaruh terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Seperti adanya
perlindungan karya tradisional bangsa Indonesia, mencegah pencurian karya lokal
yang umumnya masuk kategori paten sederhana dan penemuan-penemuan baru. Adanya
masukan pendapatan untuk para penemu/pencipta. Meningkatkan intensif untuk
terus berkarya bagi penemu paten, baik yang dari kalangan pemerintah maupun
yang swasta dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut
mengembangkannya lagi. Di samping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi
yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan
dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat
dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan
masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya
lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Meningkatkan
pemahaman hukum HKI pada aparat hukum dan masyarakat.
Pelanggaran
HKI berupa pembajakan (piracy), pemalsuan dalam
konteks Hak Cipta dan Merek Dagang (counterfeiting),
pelanggaran hak paten (infringement) jelas merugikan secara
signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah atas hak
intelektual tersebut. Begitupun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga
akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HKI.
Menurut Prof
Philip Griffith, sesungguhnya hak cipta dikedepankan pertama kali, untuk
menciptakan balance antara beberapa kepentingan yang saling terkait dan
berkonflik di seputar karya sastra. "Pertama, kepentingan penulisnya
sendiri, yang pasti menganggap bahwa karya sastra adalah 'bagian dari dirinya'
yang dimaterialisasikan. Lalu, hak penerbit untuk ikut mendapat
keuntungan melalui jasanya mereproduksi karya sastra
tersebut, dan ketiga hak masyarakat untuk menikmati karya sastra itu,".
Penyebab
utama masih rendahnya tingkat pengajuan paten oleh peneliti Indonesia, yaitu
antara lain: Pertama, Faktor masih relatif rendahnya insentif atau
penghargaan atas karya penelitian oleh Pemerintah hingga pada akhirnya kurang
memicu peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang inovatif. Kedua,
Porsi bidang riset teknologi yang kurang dari anggaran Pemerintah
-amat jauh tertinggal dari rata-rata angka riset negara-negara industri maju
umumnya hanya akan mewariskan lingkungan yang tidak kondusif dalam menumbuhkan
SDM yang berkualitas kemampuan ilmu yang tinggi. Ketiga, Para peneliti
juga sering kurang menyadari pentingnya perlindungan paten atas penemuannya. Keempat,
Jarak lokasi tempat kerja peneliti yang tersebar di berbagai pelosok
daerah menyebabkan pos pengeluaran biaya perjalanan untuk pengurusan paten
menjadi hambatan tersendiri.
Achmad Zen
Umar Purba menandaskan pentingnya pembudayaan HKI dalam masyarakat. Masyarakat
harus menyadari bahwa HKI merupakan aset yang secara hukum berada dalam
kewenangan penuh pemiliknya. Temuan yang sudah dijamin dengan HKI -dalam bentuk
paten atau hak cipta- tidak bisa diklaim lagi oleh pihak lain. "Masyarakat
tradisional masih beranggapan, bahwa semakin banyak orang meniru karyanya akan
semakin baik bagi dirinya. Ini hanya bisa dihilangkan dengan penumbuhan budaya
HKI. Karena akan disayangkan apabila sebuah temuan akhirnya diklaim pihak
lain, termasuk orang asing gara-gara tidak dipatenkan,".
Dalam
Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002, Ciptaan yang dilindungi adalah
Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku,
Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis
yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato,
dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk
kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa
teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi,
seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni
batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database,
dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
Undang-Undang
Hak Cipta No. 19 tahun 2002, juga memuat tentang Pembatasan Hak Cipta yang
terkait dengan pendidikan. Yang terdapat pada BAB II
Lingkup Hak Cipta, Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta, Pasal 15. Dengan
syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap
sebagai pelanggaran Hak Cipta, Seperti : penggunaan Ciptaan pihak lain untuk
kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan
yang wajar dari Pencipta; pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya
maupun sebagian, guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan
pendidikan dan ilmu pengetahuan; Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program
Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa
oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat
dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
Sedangkan dalam Pasal 16, Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta
kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta
dapat: mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan
dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia
dalam waktu yang ditentukan; atau mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang
bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan
dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut. Dan dapat juga menunjuk pihak lain
untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut.
REFERENSI
A. Zen Umar Purba, Perlindungan Dan Penegakan Hukum Haki, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen
Kehakiman Dan Ham RI, Makassar, 20 November 2001.
_____, Hak
Kekayaan Intelektual Dan Perjanjian Lisensi, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen
Kehakiman Dan Ham RI, Jakarta, November 2001.
_____, Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen
Kehakiman Dan Ham RI, Jakarta, 29 Januari 2002.
_____, Sistem
Haki Nasional Dan Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman
Dan Ham RI, Manado, 18 Februari 2002.
_____, Interdependensi
Dan Kreativitas, Direktur
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan Ham
RI.
Agus Fanar Syukri, HAKI: The Basis of National Science and Technology Development, PROCEEDINGS OF THE 9TH
Palembang, April 2010
M. Alvi Syahrin
Sayangnya pak mengurusnya yg ribet..pdhl diperlukan untuk membngun merek
ReplyDelete